Jakarta, Senin (12 Januari 2026) — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kemarahannya terhadap tindakan aparat Bea dan Cukai yang diduga menarik pungutan hingga Rp30 miliar terhadap sebuah kapal keruk. Pernyataan tersebut mencuat setelah beredarnya video di platform YouTube yang memperlihatkan penjelasan langsung Menkeu terkait praktik yang dinilai tidak masuk akal dan berpotensi merugikan negara.
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai 2 Januari 2026 menjadi titik penting dalam perjalanan hukum nasional Indonesia. Aturan ini resmi menggantikan hukum pidana warisan kolonial yang selama puluhan tahun menjadi rujukan, sekaligus menandai upaya pembaruan dan penyesuaian sistem hukum pidana dengan konteks zaman sekarang. Meski disambut dengan optimisme oleh sebagian kalangan, respons dari masyarakat sipil tidak sepenuhnya seragam. Sejumlah pihak melihatnya sebagai peluang untuk perbaikan, sementara yang lain menyuarakan harapan agar penegakan hukum menjadi lebih adil dan transparan. Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran bahwa aturan baru ini berpotensi membatasi kebebasan sipil dan menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum ke depan.
KPK menggelar OTT di Jakarta Utara dan menetapkan pegawai DJP sebagai tersangka dugaan korupsi pajak perusahaan pertambangan. Delapan orang turut diamankan dalam operasi tersebut.
Per 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 resmi mulai berlaku di seluruh Indonesia setelah masa transisi tiga tahun.
Tahun 2026 resmi menjadi babak baru bagi supremasi hukum di Indonesia seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menggantikan produk hukum kolonial. Di meja-meja hijau seluruh nusantara, para praktisi hukum mulai beradaptasi dengan pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan korektif dan rehabilitatif. Perubahan ini bukan sekadar pergantian teks undang-undang, melainkan sebuah ujian besar bagi integritas aparat penegak hukum dalam menerjemahkan semangat dekolonisasi hukum ke dalam putusan-putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat modern.
Media massa memiliki peran penting dalam menjaga nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia, media kerap menjadi sarana utama untuk mengungkap kasus kekerasan dan korupsi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Melalui pemberitaan, media membantu memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak luput dari perhatian publik.
Pemberantasan korupsi terus menjadi isu strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia. Tulisan ini disajikan dalam bentuk jurnal berita untuk memberikan gambaran faktual mengenai peran KPK, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menjaga integritas pemerintahan.
Korupsi hampir selalu menjadi berita utama di media Indonesia. Setiap perkembangan kasus mendapat perhatian luas publik, mulai dari penetapan tersangka hingga proses persidangan. Di tengah derasnya arus pemberitaan tersebut, muncul pertanyaan penting: sejauh mana media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan mendidik publik tentang korupsi dan proses penegakan hukum?
Gelombang kritik terhadap penanganan bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia belakangan justru berujung pada ancaman serius bagi para penyampainya. Sejumlah artis dan influencer mengaku menerima teror dan intimidasi setelah menyuarakan kritik di ruang publik, mulai dari ancaman digital hingga teror fisik. Kasus yang menimpa DJ Doni menjadi salah satu contoh yang menyita perhatian publik, sekaligus memunculkan kekhawatiran tentang kebebasan berekspresi dan keamanan bagi figur publik yang bersuara kritis di tengah krisis kemanusiaan.
Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi whistleblower yang bekerja dengan media, dengan menyoroti kerangka hukum yang berlaku di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam praktik pengungkapan informasi publik.
Kehadiran pengacara kawakan di sisi Presiden Venezuela Nicolas Maduro kembali menyedot perhatian publik internasional. Sosok yang dikenal luas karena rekam jejaknya dalam menangani kasus-kasus besar dunia ini pernah mencatatkan namanya ketika terlibat dalam upaya pembelaan pendiri Wikileaks. Kini, perannya dalam mendampingi Maduro membuka babak baru dalam pusaran politik dan hukum global.
Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan aksi eksibisionisme di Taman Literasi Blok M, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut mendapat perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara pihak kepolisian tengah memburu pelaku untuk proses hukum lebih lanjut.
Jakarta - Selebgram Anrez Adelio dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan memaksa pacarnya melakukan aborsi. Laporan tersebut kini dalam penanganan aparat berwenang.
*Jakarta, Tudingan yang menyeret nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam isu ijazah Presiden Joko Widodo kini berbuntut panjang dan dilaporkan ke pihak kepolisian.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial IDP kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Tersangka IDP ditengarai melakukan penerbitan faktur pajak fiktif yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setidaknya senilai Rp170,29 miliar.
Mantan menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah telah memperkaya diri dengan menerima keuntungan pribadi sebesar Rp 809 Miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek) tahun 2019-2022.
Laras Faizati Khairunnisa menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penghasutan terkait demonstrasi Agustus 2025. Ia didakwa setelah mengunggah Instagram Story yang mengekspresikan kemarahan atas kematian Affan Kurniawan yang diduga terjadi di tangan aparat. Unggahan tersebut dinilai jaksa penuntut umum sebagai bentuk ajakan yang dapat memicu kebencian dan keresahan publik. Atas perbuatannya, Laras didakwa melanggar Pasal 161 ayat (1) KUHP dan dituntut satu tahun penjara. Kasus ini menuai perhatian luas dari masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia yang menilai proses hukum terhadap Laras berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital dan menyempitkan ruang kritik terhadap aparat negara.
Salah satu hal yang belum dapat dibuktikan kebenarannya adalah multiverse atau alam semesta yang banyak. Multiverse tersebut sampai saat ini hanyalah pendapat ahli. Dan beberapa model multiverse tersebut disampaikan di bawah ini.
Seorang ilmuan asal Rusia yang bernama Kardashev pernah membuat skala untuk menjadi bentuk kemajuan suatu peradaban yaitu skala Kardashev yang akan melihat kolonisasi yang dilakukan oleh peradaban tersebut, khususnya kolonisasi luar angkasa.
KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan bahwa capaian sektor pertanian menjadi contoh kerja pemerintah yang berprestasi dan membanggakan.
Teknologi di dalam Star Wars terlihat sebagai teknologi yang begitu berantakan jika dibandingkan dengan teknologi di dalam media franchise luar angkasa lainnya. Tetapi apakah hal tersebut benar? Tulisan di bawah akan menyampaikan penjelasannya.
Formula 1 adalah balapan yang memiliki gambaran mahal karena memang dalam sejarahnya Formula 1 dipelopori oleh orang-orang kaya dari eropa sementara NASCAR adalah balapan yang lahir karena pekerjaan sederhana yaitu kurir minuman keras di masa pelarangan Amerika Serikat. Hal ini membuat dua balapan ini memiliki stereotip yang bertolak belakang.
Counter Culture merupakan sebuah gerakan yang lahir di era 60-70an dimana gerakan ini terbentuk karena kekesalan orang-orang terhadap berbagai hal di sekitarnya serta pemerintah yang tidak menghargai kehidupan orang lain. Beberapa hal dari counter culture tersebut adalah pakaian yang khas, hippie, dan free love.
